Legislator memperkenalkan undang-undang baru untuk mengatur Casino POGO

Legislator memperkenalkan undang-undang baru untuk mengatur Casino POGO – Ia juga mengatakan “ratusan juta yuan Tiongkok” dana terkait perjudian mengalir secara ilegal dari Cina ke Filipina. Beberapa hari kemudian, juru bicara kementerian luar negeri Geng Shuang mengatakan dia berharap Manila akan ” melarang semua perjudian online .”Pada Oktober 2019, polisi menggerebek kantor operator game online yang terlibat dalam penipuan telekomunikasi di ParaƱaque, pinggiran Manila. Itu menangkap 442 pekerja Tiongkok, kebanyakan dari mereka tidak berdokumen, menurut Biro imigrasi.

Tetapi eksekutif untuk FTP, termasuk dua pro populer (Ferguson, Lederer), masih menerima pembayaran jutaan dolar pada saat situs poker tidak memiliki cukup cadangan untuk membayar para pemain AS. Karena alasan itu, banyak pemain poker mulai membenci Lederer dan Ferguson. Mereka berdua menghilang sepenuhnya dari komunitas poker hingga muncul kembali di WSOP 2016.

Membuatnya utuh meskipun PokerStars berhasil mengembalikan uang pelanggannya di AS dalam beberapa bulan setelah ditutup, situs lain, termasuk Full Tilt, tidak memiliki dana untuk memperbaikinya.

Pada Juli 2012, bagaimanapun, PokerStars mencapai kesepakatan dengan DOJ untuk mengakuisisi Full Tilt Poker kunjungi agen judi Arah4d Slot Judi Online. Sebagai bagian dari akuisisi, raksasa perjudian internet itu diharuskan menyerahkan $ 547 juta kepada pemerintah selama tiga tahun, sebagian besar digunakan untuk melunasi saldo rekening pemain FTP dalam waktu 90 hari.

“Hub ini akan memungkinkan pekerja POGO untuk melakukan pekerjaan mereka, hidup dan menghabiskan waktu luang mereka di bawah satu atap,” menurut juru bicara PAGCOR. “Ini juga akan meningkatkan keselamatan mereka, karena lembaga penegak hukum akan hadir di sana.”

Beberapa lembaga pemerintah, seperti Biro Pendapatan Internal, juga akan menyiapkan antena di hub, katanya. Ini akan memungkinkan mereka untuk mengawasi POGO, memastikan mereka membayar pajak dan mematuhi hukum. China tidak senang. Dalam pernyataan Agustus 2019, itu menyatakan “keprihatinan besar” tentang pusat-pusat itu, mengatakan mereka berisiko melanggar “hak-hak dasar hukum” warga negara Tiongkok.

Pejabat Filipina tampaknya tidak terganggu. “Mereka (China) tidak dapat mendikte kami,” kata duta besar Filipina untuk Tiongkok, Jose Santiago Sta. Romana, dalam briefing media. “Itu adalah keputusan yang berdaulat. Di situlah kita berdiri.”